Persyaratan Perjanjian Lisensi

Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang

mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan

lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari

suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas

pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah

tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung

dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun

dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada

penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada

pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif

saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.

Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh

kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

(a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;

(b) nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan

perjanjian lisensi;

(c) obyek perjanjian lisensi;

(d) jangka waktu perjanjian lisensi;

(e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;

(f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak ekslusif;

(g) jumlah royalti dan pembayarannya;

(h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut

kepada pihak ketiga;

(i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan

(j) dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah

dilisensikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang tentang HKI, maka

suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak

dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak

ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana

dimaksud dalam pedoman ini.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat

eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas

dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap

tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi

lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya

atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak

langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam

menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya (referensi Undang-undang

Paten). Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat

ketentuan atau memuat hal yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, setiap orang hendaknya

memandang bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b

adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan

tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum

persaingan usaha.

Oleh karena itu, agar ketentuan ’pengecualian’ tersebut selaras dengan asas

dan tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha, maka setiap orang

hendaknya memandang ketentuan ’pengecualian’ tersebut tidak secara harfiah

atau sebagai pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada. Setiap orang

hendaknya memandang ’pengecualian’ tersebut dalam konteks sebagai berikut:

a. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

b. Bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul

akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah

melalui hukum persaingan usaha;

c. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan

perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1) perjanjian lisensi HKI tersebut

telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundangundangan

HKI, dan (2) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

d. Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap

perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI

yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan

usaha.

Hal yang perlu dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI untuk mendapat

kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan adalah klausul yang terkait

dengan kesepakatan eksklusif (exclusive dealing). Dalam pedoman ini, perjanjian

lisensi HKI yang dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai:

a. Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang (Cross Licensing);

b. Pengikatan Produk (Tying Arrangement);

c. Pembatasan dalam bahan baku;

d. Pembatasan dalam produksi dan penjualan;

e. Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali;

f. Lisensi Kembali (Grant Back).

Penting untuk diperhatikan, bahwa adanya satu atau lebih dari satu

unsur di atas dalam suatu perjanjian lisensi HKI tidaklah menunjukkan bahwa

perjanjian lisensi HKI tersebut secara serta merta memiliki sifat anti persaingan.

Harus ada kondisi tertentu yang harus diperiksa dari masing-masing klausul tersebut

untuk menentukan apakah klausul tersebut mengandung sifat anti persaingan.